Berita

Hasanuddin Wahid/Net

Politik

Pengamat: Apa Dasar Cak Imin Dapuk Hasanuddin Jadi Sekjen PKB?

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 16:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar mendapuk Sekjen Pagar Nusa M. Hasanuddin Wahid sebagai Sekjen PKB periode 2019-2024, dan mendepak Lukman Edy, Imam Nahrawi serta Abdul Kadir Karding.

Banyak orang yang tidak mengetahui M. Hasanuddin Wahid, bagaimana kinerjanya bahkan kontribusinya terhadap PKB pun tidak tampak. Sosok yang justru kerja keras membesarkan partai malah justru tidak dimasukkan dalam kepengurusan.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menyampaikan proses memilih pucuk pimpinan partai, termasuk sekjen, seharusnya didasarkan pada pemikiran ideologis, kapasitas, dan track record kerjanya di dalam partai.


"Hal ini penting agar pimpinan partai dapat menjaga arah kerja partai tetap sesuai ideologi dan AD/ART, namun tetap efektif bekerja untuk kepentingan kader partai, bukan kepentingan elite," ujar Putri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/8).

Pada forum Muktamar, Cak Imin memang ingin menjadikan PKB sebagai partai modern, tapi dengan didepaknya sosok milenial dan modern seperti tiga mantan sekjen, hal itu telah menghapus cita-cita partai itu sendiri.

"Kita tentunya juga berharap ke depannya, PKB akan menjadi partai demokratis yang efektif. Kalau memang ini yang juga menjadi tujuan PKB, maka sudah seharusnya posisi sekjen dipilih berdasarkan hal-hal tadi, dan bukan semata-mata karena preferensi personal,” jelasnya.

"Apalagi posisi sekjen tentunya sangat strategis bagi partai, terutama sebagai penyeimbang dan pemberi masukan bagi ketua umum ketika harus membuat sebuah kebijakan partai. Bahkan, bukan tidak mungkin memberikan koreksi jika kebijakan partai keliru atau tidak tepat," tandas Putri menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya