Dana Pindah Ibukota Ternyata Belum Dipelajari Sri Mulyani

Dua fraksi di DPR keberatan jika anggaran pemindahan pusat ibukota diambil dari pihak swasta. Fraksi PAN dan Partai Golkar sepakat anggaran dibebankan total pada negara.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan bahwa pemindahan ibukota menelan biaya hampir Rp 500 triliun. Dari kebutuhan tersebut, alokasi dari APBN hanya sebesar 17 persen.

Namun sepertinya alokasi tersebut belum dibahas secara resmi di internal pemerintah. Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak belum mendapat informasi pasti mengenai alokasi anggaran ibukota baru.  

Menkeu terbaik dunia itu mengaku masih akan mempelajari masterplan yang akan dirancang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tujuannya, untuk memastikan total biaya yang akan dikeluarkan dalam memindah pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Ya kan kita akan mempelajari masterplan yang dibangun atau yang di-develop oleh Menteri PU dan Bappenas, bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri dari mulai status asetnya, tanah, dan bagaimana layout dan kebutuhan capital spending-nya,” ungkapnya di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (27/8).

Setelah mempelajari masterplan tersebut, Sri Mulyani akan mengkalkulasi aset negara yang ada untuk proyek pemindahan Ibukota dan sistem pembayaran, apakah akan mengeluarkan biaya secara bertahap atau keseluruhan.

Mengenai penggunaan aset yang ada saat ini, katanya, semua masuk ke dalam rencana yang akan dikaji kementerian keuangan dan kementerian terkait.

“Kita juga akan melihat keseluruhan posibilitas atau kemungkinan pembiayaan yang kita harapkan bisa seminimal mungkin dampaknya, terutama bagi generasi yang akan datang,” tandasnya.