CORE menilai ekonomi Indonesia harus bisa tumbuh di atas 5 persen/RMOL
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2019 yang berada di angka 5,06 persen sebagai hal luar biasa. Hal ini tak lepas dari kondisi ekonomi global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian.
Namun hal berbeda dikatakan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen bukanlah keberhasilan yang luar biasa.
"Saya tidak sependapat. Pertumbuhan di kisaran lima persen adalah suatu kegagalan. Perlambatan global tidak bisa dijadikan alasan untuk tumbuh di kisaran lima persen," ungkap Pieter kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/8).
Pieter menambahkan, perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya bergantung kepada ekspor. Padahal Indonesia memiliki potensi perekonomian domestik yang cukup besar.
"Pertumbuhan yang terjebak di kisaran 5 persen lebih disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk melakukan terobosan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada," sambungnya.
Karena itu ekonomi Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi melebihi 5 persen. Agar mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan segera tiba. Sebab pada 2020 hingga 2035 usia Sumber Daya Manusia (SDM) di atas 15 tahun bakal mendominasi dengan jumlah 196 juta masyarakat.
"Yang perlu diingat adalah kita butuh pertumbuhan yang lebih besar. Lebih dari lima persen, kita harus bisa tumbuh di kisaran rata-rata enam hingga tujuh persen. Agar kita bisa keluar dari middle income trap. Agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi," tandasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengklaim gejolak ketidakpastian ekonomi ini telah mampu diatasi Indonesia. Sri Mulyani mengklaim kalau ekonomi Indonesia masih tumbuh di tengah resesi yang mulai melanda dunia.
"Hampir semua negara di dunia mengalami penurunan. Dalam konteks ini, kalau (perekonomian) Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, ini merupakan sesuatu yang cukup exceptional (luar biasa) di tengah seluruh negara mengalami defisit mata uang. Bahkan ada yang masuk dalam resesi," ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
