Berita

Unjuk rasa Hong Kong/Net

Dunia

Hong Kong Belum Reda, Pemimpin G7 Singgung Perjanjian 1984 Inggris Dan China

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 10:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para pemimpin negara besar telah menyatakan dukungannya terhadap otonomi Hong Kong sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 1984 antara Inggris dan China. Mereka juga menyerukan ketenangan di kota pusat bisnis dunia itu.

Hal tersebut disampaikan dalam KTT G7 di Biarritz, Prancis oleh para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat.

"G7 menegaskan kembali keberadaan dan pentingnya perjanjian China - Inggris 1984 tentang Hong Kong dan seruan untuk menghindari kekerasan," jelas pernyataan bersama para pemimpin dilansir Channel News Asia, Selasa (27/8).


Lebih lanjut, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menyatakan bahwa ia dan enam pemimpin G7 lainnya telah menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai situasi Hong Kong.

"Negara-negara G7 ingin mendukung Hong Kong yang stabil dan makmur. Kami secara kolektif berkomitmen pada kerangka satu negara dua sistem," ujar Johnson.

Dua belas pekan Hong Kong dilanda unjuk rasa yang tak kunjung selesai. Pemicunya tak lain adalah RUU Ekstradisi yang kemudian menjalar menjadi tuntutan demokrasi yang lebih luas.

Dalam aksi unjuk rasa itu, bentrokan pun kerap kali terjadi. Pada akhir pekan lalu, rencana unjuk rasa berubah jadi aksi saling serang antara massa dan petugas polisi. Akibatnya, 21 petugas mengalami luka-luka dan beberapa pengunjuk rasa ditahan.  

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya