Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menyulut berbagai reaksi.
Salah satunya datang dari Andi Arief. Andi yang juga Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bidang Bantuan Sosial dan Bencana ini mendukung penuh ibu kota dipindah.
"Saya dukung penuh pemindahan ibu kota dengan segala kontoversinya," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/8).
Menurutnya, karena memakan waktu lama dalam memindahkan ibu kota, Andi menyarankan pemerintah memperlakukan rencana pemindahan menjadi semacam komite evakuasi ibu kota, dengan asumsi menyelamatkan ibu kota negara dari ancaman megathrust Selat Sunda yang memiliki potensi kekuatan hingga 9,2 skala richter.
"Instalasi, aset strategis dan back up data dipindah prioritas," katanya.
Selain beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat pedagangan, dan pusat jasa, alasan lain Jokowi memilih Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru lantaran pemerintah menilai risiko bencana di Penajam dan Kutai relatif kecil.
"Risiko bencana alam minim. Baik bencana alam banjir, bencana alam gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, itu minim," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, kemarin (26/8).
Dilansir dari laporan
Kompas hari ini (27/8), ternyata Kaltim tidak serta merta terbebas dari potensi bencana. Meski minim, masih ada empat potensi bencana yang bisa saja terjadi di Kaltim.
Dari laporan itu, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, Kalimantan tidak sepenuhnya terbebas dari gempa. BMKG menjelaskan ada tiga sesar gempa aktif yang terdeteksi di wilayah Kaltim.
Tiga sesar gempa aktif itu yakni, Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes. Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Sesar tersebut tersebut masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan.
Sebagai buktinya, dalam peta seismisitas, terlihat dua zona besar ini memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi dan membentuk klaster sebaran pusat gempa yang berarah barat sampai timur.
Selain gempa, lewat laporan yang sama, Kaltim ternyata juga tidak terbebas dari potensi bencana banjir.
Dari laporan
Kompas tertanggal 22 Agustus 2019. Kala itu, Plh Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menjelaskan, risiko rawan banjir tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu area ibu kota baru dan Kota Samarinda.
Lalu, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), risiko rawan banjir di wilayah ini terdapat pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Masalah bencana yang lain adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), disebutkan, lahan hijau di wilayah ini berkurang cukup signifikan. Penggundulan hutan menyebabkan banyaknya banjir yang terjadi di Kaltim.
Potensi bencana lainnya adalah hutan di provinsi ini pun juga berkurang akibat pembakaran, sehingga menyebabkan polusi asap.
Pada tahun 2018 saja, BMKG mencatat wilayah Kaltim menjadi salah satu wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Selain gempa, banjir dan karhutla, salah satu potensi bencana di Kaltim lainnya adalah pencemaran minyak di wilayah perairan laut.
Pencemaran tersebut diakibatkan lokasi perairan Kaltim yang menjadi jalur pelayaran antar pulau, baik ke Sulawesi maupun ke Jawa.
