Jokowi Jangan Cuma Koar-Koar, Draf Pindah Ibukota Harus Dikirim Ke DPR

Presiden Joko Widodo telah resmi memilih Kalimantan Timur sebagai ibukota baru. Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi tempat pusat pemerintahan baru akan berdiri.

Namun demikian, pengumuman itu dianggap sebatas wacana oleh Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Sebab, belum ada dokumen resmi yang disampaikan pemerintah mengenai ibukota baru ke DPR.

Tanpa ada dokumen resmi, maka pemindahan itu tidak akan diproses oleh dewan.

“Pemindahan ibukota itu bukan seperti beli kacang goreng di pinggir jalan, karena pemindahan ibukota itu harus bikin UU dulu,” ujar Andre di kantor KPPU, Jalan H. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Menurutnya, Jokowi tidak sepantasnya koar-koar dalam pidato untuk memindah ibukota. Sementara di satu sisi, masalah pokok pemintahan tidak dilakukan.

Lebih lanjut, anggota DPR terpilih itu khawatir pemindahan ibukota mentah seperti mobil Esemka yang sempat dikoar-koarkan Jokowi.

“Kalau wacana ya sama saja kayak mobil Esemka dulu. Kalau UU enggak diproses takut saya wacana ibukota baru sama dengan berita mobil Esemka itu,” tandasnya.