Berita

Presiden Joko Widid bersama dengan anak Papua/Net

Politik

Indef: Pak Jokowi, Permasalahan Di Papua Tak Bisa Diselesaikan Dengan Infrastruktur

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketimpangan perekonomian di Papua dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur. Terlebih, infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo minus pusat industri dan ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, angka kemiskinan dan ketimpangan di Papua masih sangat tinggi.

"Sementara sumber daya alam disedot oleh PT Freeport dan uang mengalirnya lebih banyak ke Jakarta. Sementara rakyat di Papua taraf hidupnya tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Ini ketimpangan yang amat nyata," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).


Terobosan Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian di Papua juga tidak tepat. Sebab, Presiden terlebih dahulu membangun infrastruktur dibanding ekonomi kreatif.

"Sementara yang ada sekarang, pusat industrinya belum ada perkembangan ekonomi yang kreatif, ekonomi yang baru juga belum ada, tapi pemerintah malah bikin prasarana. Jadinya kebalik nih," jelasnya.

Oleh karenanya, ia tak heran jika infrastruktur di Papua terbengkalai. Sebab penyelesaian permasalahan di Papua bukan dengan infrastruktur, melainkan perbaikan sumber data manusia, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

"Ini yang memang masalah di Papua itu enggak bisa diselesaikan dengan infrastruktur saja," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Digelar di Ambon, Muktamar XIV KAMMI Usung Semangat Ale Rasa, Beta Rasa

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16:29

KPU Perlu Keluarkan Surat Gibran Tidak Memenuhi Syarat Wapres

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16:13

Gumarang Soroti Perubahan Sikap Rocky Gerung Setelah Masuk Lingkaran Istana

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:48

10 Saham Paling Tertekan saat IHSG Anjlok 7 Persen

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:16

OJK Serahkan Lagi Hasil Penelusuran Aset DSI, Bareskrim Sudah Sita Rp432 Miliar

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:04

Eksekusi Suntik Mati Gagal, Christa Pike Akui Alami Trauma dan Rasa Sakit

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:52

Harga Bitcoin Tertekan Setelah Binance Dibobol Hacker

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:44

Pendiri Ayam Goreng Suharti Tutup Usia, Merintis Bisnis Sejak 1956

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:30

Intel Babak Belur, Saham Anjlok 29 Persen

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:19

Kemlu Dalami Informasi WNI Tewas Saat Dinas Militer di Rusia Lewat KBRI Moskow

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:05

Selengkapnya