Berita

Kejaksaan Agung/Net

Politik

Agar Ekonomi Maju, Jaksa Agung Harus Terbebas Dari Sandera Pengusaha

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 01:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Posisi Jaksa Agung sangatlah penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pemerintahan kedepan harus memilih seorang Jaksa Agung yang mampu menjadi penuntut independen yang mewakili kepentingan publik.

Director HICON Law dan Policy Strategis, Hifdzil Alim meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang terbebas dari sandera.
 
"Sebagai penuntut yang mewakili kepentingan publik, maka penting menunjuk jaksa agung yang tak tersandera," tandas Hifdzil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL,Senin (26/8).


Lebih lanjut, Hifdzil menjelaskan Jaksa Agung harus bebas dari sandera dalam 3 hal diantaranya, sandera partai politik, sandera rekam jejak kasus tertentu dan tidak tersandera kekuatan ekonomi.

Hifdzil meminta Jokowi tidak memilih Jaksa Agung yang berasal dari kader parpol dan kepanjangan tangan kepentingan kekuatan bisnis. Apabila hukum ditegakkan maka iklim ekonomi bisa tumbuh dengan pesat.

"Tak memilih jaksa agung yang tersangkut dengan fasilitas yang diberikan oleh para pengusaha. Ketika hukum tegak, kemungkinan besar ekonomi juga akan tegak," pungkasnya.

Diketahui pada periode kepemimpinan Jokowi saat ini, Jaksa Agung ditempati oleh M. Prasetyo. Sebelumnya, ia merupakan pensiunan jaksa karir di Kejaksaan Agung. Sebelum ditunjuk Jokowi, Prasetyo merupakan kader dan anggota DPR RI dari Partai Nasdem. 

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya