Posisi Jaksa Agung sangatlah penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pemerintahan kedepan harus memilih seorang Jaksa Agung yang mampu menjadi penuntut independen yang mewakili kepentingan publik.
Director HICON Law dan Policy Strategis, Hifdzil Alim meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang terbebas dari sandera.
"Sebagai penuntut yang mewakili kepentingan publik, maka penting menunjuk jaksa agung yang tak tersandera," tandas Hifdzil saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL,Senin (26/8).
Lebih lanjut, Hifdzil menjelaskan Jaksa Agung harus bebas dari sandera dalam 3 hal diantaranya, sandera partai politik, sandera rekam jejak kasus tertentu dan tidak tersandera kekuatan ekonomi.
Hifdzil meminta Jokowi tidak memilih Jaksa Agung yang berasal dari kader parpol dan kepanjangan tangan kepentingan kekuatan bisnis. Apabila hukum ditegakkan maka iklim ekonomi bisa tumbuh dengan pesat.
"Tak memilih jaksa agung yang tersangkut dengan fasilitas yang diberikan oleh para pengusaha. Ketika hukum tegak, kemungkinan besar ekonomi juga akan tegak," pungkasnya.
Diketahui pada periode kepemimpinan Jokowi saat ini, Jaksa Agung ditempati oleh M. Prasetyo. Sebelumnya, ia merupakan pensiunan jaksa karir di Kejaksaan Agung. Sebelum ditunjuk Jokowi, Prasetyo merupakan kader dan anggota DPR RI dari Partai Nasdem.
