Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Australia Bakal Blokir Domain Internet Bermuatan Terorisme

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 15:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kewaspadaan terhadap sebaran terorisme di dunia maya tidak hanya dirasakan di Indonesia. Negara tetangga, Australia juga merasakan hal yang serupa.

Negeri Kangguru itu bahkan berencana memblokir akses domain internet yang memberikan materi terorisme dan kekerasan. Tujuannya, demi mencegah eksploitasi platform digital.

Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan KTT G7 di Perancis.


"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyangkal peluang teroris untuk memuliakan kejahatan mereka," kata Morrison, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/8).

Komisaris eSafety Australia akan menentukan berdasarkan kasus per kasus tentang apa saja yang harus disensor.

Selain itu, badan ini juga akan bekerja sama dengan industri untuk mempercepat pemblokiran akses ketika sebuah “serangan” terjadi.

Pusat Koordinasi Krisis 24/7 juga akan didirikan untuk memantau dunia maya atas kekerasan ekstrem dan materi terorisme.

Adapun nantinya konten yang menunjukkan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, hingga penculikan akan langsung diblokir.

Selain Australia, Selandia Baru juga tengah meningkatkan pengawasan terhadap situs web dan perusahaan sosial media setelah aksi kejam di Christchurch pada bulan Maret di mana 51 orang tewas di dua masjid.

Aksi tersebut bahkan direkam dan disiarkan langsung oleh pelaku bernama Brenton Tarrant melalui Facebook. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya