Berita

Ilustrasi PNS/Net

Politik

Meski Baru Rencana, Pemindahan Ibukota Bakal Turunkan Produktivitas PNS

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan akan mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan pusat.

Bukan tanpa alasan, pemindahan Ibukota akan membuat pada pegawai harus memikirkan ulang hidup di tempat baru, mulai dari tempat tinggal hingga adaptasi suasana kerja.

"PNS kementerian lembaga yang ada di Jakarta harap-harap cemas dan itu bisa menurunkan produktivitas bekerja, karena khawatir harus menyiapkan pindah rumah," ucap ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/8).


Menurutnya, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pihak yang berperan utama dalam pemindahan Ibukota belum tuntas melakukan kajian terhadap rencana besar itu.

Oleh karenanya, sebelum berefek domino pemerintah seharusnya berpikir ulang soal pemindahan pemerintahan ini.

"Memang sebaiknya selesaikan dulu kajian. Setelah sudah final baru adakan rilis ke publik jadi pindah atau tidaknya," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya