Berita

PM Sudan Abdalla Hamdok/Net

Dunia

Ini Cara Jitu Ekonom Kawakan Pimpin Sudan Keluar Dari Keterpurukan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sudan menghadapi masalah ekonomi yang buruk pasca kekacauan politik yang terjadi beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Presiden Omar al-Bashir lengser dari kekuasaan.

Untuk membenahinya, negara yang terletak di timur laut Afrika itu membutuhkan bantuan paling tidak 8 miliar dolar AS selama kurun waktu dua tahun ke depan.

Begitu kata Perdana Menteri Sudan yang baru dilantik pekan lalu, Abdalla Hamdok. Dia bertugas untuk memimpin pemerintahan transisi pasca tersingkirnya Bashir.


Ekonom kawakan itu mengatakan bahwa bantuan asing itu diperlukan Sudan untuk menutupi tagihan impor dan membantu membangun kembali ekonominya yang hancur.

Pemimpin berusia 61 tahun itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Sudan membutuhkan 2 miliar dolar AS cadangan asing yang mendesak. Bantuan itu diperlukan dalam tiga bulan ke depan untuk menghentikan penurunan mata uang.

Ekonom yang juga pernah bekerja untuk Komisi Ekonomi Amerika Serikat itu mengatakan bahwa dia telah memulai pembicaraan dengan IMF dan Bank Dunia untuk membahas restrukturisasi utang yang melumpuhkan Sudan. Dia juga telah mendekati negara-negara sahabat dan lembaga pendanaan tentang bantuan tersebut.

"Kami dalam komunikasi untuk mencapai ini," kata Hamdok dalam wawancara pertamanya dengan outlet media asing, Reuters akhir pekan ini (Sabtu, 24/8).

"Cadangan devisa di bank sentral lemah dan sangat rendah," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa Bashir tersingkir dari kekuasaan setelah kemarahan publik yang meningkat atas kekurangan makanan, bahan bakar dan mata uang. Hal itu memicu demonstrasi massa yang berujung pada lengsernya Bashir dari kursi nomor satu Sudan.

Sebagai pemegang tokat komando saat ini, Hamdok mengatakan bahwa perubahan dalam masalah subsidi pemerintah untuk roti, bahan bakar, listrik dan obat-obatan hanya akan dilakukan setelah diskusi mendalam dengan masyarakat.

"Orang-oranglah yang akan membuat keputusan tentang masalah ini," katanya.

Dia juga mengatakan dia telah berbicara dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Tujuannya adalah agar Sudan tidak lagi terisolasi dari sebagian besar sistem keuangan internasional.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya