Berita

PM Sudan Abdalla Hamdok/Net

Dunia

Ini Cara Jitu Ekonom Kawakan Pimpin Sudan Keluar Dari Keterpurukan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sudan menghadapi masalah ekonomi yang buruk pasca kekacauan politik yang terjadi beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Presiden Omar al-Bashir lengser dari kekuasaan.

Untuk membenahinya, negara yang terletak di timur laut Afrika itu membutuhkan bantuan paling tidak 8 miliar dolar AS selama kurun waktu dua tahun ke depan.

Begitu kata Perdana Menteri Sudan yang baru dilantik pekan lalu, Abdalla Hamdok. Dia bertugas untuk memimpin pemerintahan transisi pasca tersingkirnya Bashir.


Ekonom kawakan itu mengatakan bahwa bantuan asing itu diperlukan Sudan untuk menutupi tagihan impor dan membantu membangun kembali ekonominya yang hancur.

Pemimpin berusia 61 tahun itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Sudan membutuhkan 2 miliar dolar AS cadangan asing yang mendesak. Bantuan itu diperlukan dalam tiga bulan ke depan untuk menghentikan penurunan mata uang.

Ekonom yang juga pernah bekerja untuk Komisi Ekonomi Amerika Serikat itu mengatakan bahwa dia telah memulai pembicaraan dengan IMF dan Bank Dunia untuk membahas restrukturisasi utang yang melumpuhkan Sudan. Dia juga telah mendekati negara-negara sahabat dan lembaga pendanaan tentang bantuan tersebut.

"Kami dalam komunikasi untuk mencapai ini," kata Hamdok dalam wawancara pertamanya dengan outlet media asing, Reuters akhir pekan ini (Sabtu, 24/8).

"Cadangan devisa di bank sentral lemah dan sangat rendah," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa Bashir tersingkir dari kekuasaan setelah kemarahan publik yang meningkat atas kekurangan makanan, bahan bakar dan mata uang. Hal itu memicu demonstrasi massa yang berujung pada lengsernya Bashir dari kursi nomor satu Sudan.

Sebagai pemegang tokat komando saat ini, Hamdok mengatakan bahwa perubahan dalam masalah subsidi pemerintah untuk roti, bahan bakar, listrik dan obat-obatan hanya akan dilakukan setelah diskusi mendalam dengan masyarakat.

"Orang-oranglah yang akan membuat keputusan tentang masalah ini," katanya.

Dia juga mengatakan dia telah berbicara dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Tujuannya adalah agar Sudan tidak lagi terisolasi dari sebagian besar sistem keuangan internasional.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya