Berita

PM Sudan Abdalla Hamdok/Net

Global

Ini Cara Jitu Ekonom Kawakan Pimpin Sudan Keluar Dari Keterpurukan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sudan menghadapi masalah ekonomi yang buruk pasca kekacauan politik yang terjadi beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Presiden Omar al-Bashir lengser dari kekuasaan.

Untuk membenahinya, negara yang terletak di timur laut Afrika itu membutuhkan bantuan paling tidak 8 miliar dolar AS selama kurun waktu dua tahun ke depan.

Begitu kata Perdana Menteri Sudan yang baru dilantik pekan lalu, Abdalla Hamdok. Dia bertugas untuk memimpin pemerintahan transisi pasca tersingkirnya Bashir.


Ekonom kawakan itu mengatakan bahwa bantuan asing itu diperlukan Sudan untuk menutupi tagihan impor dan membantu membangun kembali ekonominya yang hancur.

Pemimpin berusia 61 tahun itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Sudan membutuhkan 2 miliar dolar AS cadangan asing yang mendesak. Bantuan itu diperlukan dalam tiga bulan ke depan untuk menghentikan penurunan mata uang.

Ekonom yang juga pernah bekerja untuk Komisi Ekonomi Amerika Serikat itu mengatakan bahwa dia telah memulai pembicaraan dengan IMF dan Bank Dunia untuk membahas restrukturisasi utang yang melumpuhkan Sudan. Dia juga telah mendekati negara-negara sahabat dan lembaga pendanaan tentang bantuan tersebut.

"Kami dalam komunikasi untuk mencapai ini," kata Hamdok dalam wawancara pertamanya dengan outlet media asing, Reuters akhir pekan ini (Sabtu, 24/8).

"Cadangan devisa di bank sentral lemah dan sangat rendah," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa Bashir tersingkir dari kekuasaan setelah kemarahan publik yang meningkat atas kekurangan makanan, bahan bakar dan mata uang. Hal itu memicu demonstrasi massa yang berujung pada lengsernya Bashir dari kursi nomor satu Sudan.

Sebagai pemegang tokat komando saat ini, Hamdok mengatakan bahwa perubahan dalam masalah subsidi pemerintah untuk roti, bahan bakar, listrik dan obat-obatan hanya akan dilakukan setelah diskusi mendalam dengan masyarakat.

"Orang-oranglah yang akan membuat keputusan tentang masalah ini," katanya.

Dia juga mengatakan dia telah berbicara dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Tujuannya adalah agar Sudan tidak lagi terisolasi dari sebagian besar sistem keuangan internasional.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya