Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Bukan Ibukota Baru Yang Ditunggu Rakyat, Tapi Perbaikan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 07:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keinginan Presiden Joko Widodo akan memindahkan Ibukota dinilai tidak tepat dilakukan saat ini. Sebab, ekonomi Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sulit.

Begitu kata anggota DPD RI, Fahira Idris kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (25/8).

Menurutnya, bukan ibukota baru yang ditunggu rakyat, melainkan fokus pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.


"Harusnya saat ini, pemerintah mencurahkan semua perhatian dan sumber dayanya untuk memperbaiki semua kinerja ekonomi, terutama kinerja neraca perdagangan yang begitu mengkhawatirkan," ucapnya.

Senator asal DKI Jakarta itu menambahkan, pemerintah seharusnya lebih berfokus untuk memperbaiki permasalahan yang ada, khususnya di sektor ekonomi, dibanding sibuk memindahkan pusat pemerintahan.

"Pemindahan ibukota, hemat saya bukan prioritas karena belum mendesak. Ditambah ekonomi kita yang saat ini yang sedang sulit. Semua kinerja perdagangan kita letih, lesu, dan lemah," jelasnya.

Sekali lagi, Fahira menekankan bahwa rakyat Indonesia menunggu keseriusan dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki perekonomian yang sedang sulit. Bukan pemindahan ibukota.

"Tetapi malah yang kita terdengar keseriusan presiden pindahkan ibu kota," katanya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya