Berita

Habib Rizieq/Net

Politik

Habib Rizeq: Syariah Jaga NKRI Dari Paham Komunis, Sosialis Dan Liberal

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 20:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pada perayaan milad Front Pembela Islam (FPI) ke-21, Habib Riziq Shihab menyampaikan hanya syariah yang dapat menjaga serta melindungi NKRI dan Pancasila dari paham-paham penyimpang komunis-sosialis-kapitalis dan liberalis.

Pernyataan tersebut disiarkan secara langsung via video dari Arab Saudi, di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, saat merayaan Milad FPI ke-21, Sabtu (24/8).

“Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang mampu melestarikan kemurnian tauhid ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia,” ucap Riziq.


Riziq mengatakan, Indonesia berhak disebut sebagai negara Tauhid. Hal itu merujuk pada pembukaan UUD 1945 dan Pasal 21 ayat 9 UUD 45 bahwa dasar negara RI adalah ketuhanan Yang Maha Esa.

“Dalam dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 juga telah dinyatakan secara tegas dan jelas bahwasannya Pancasila dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Sehingga roh syariat Islam dalam Piagam Jakarta, mejadi roh Pancasila sejati yang tidak boleh dipisahkan sekali-kali dari Pancasila,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia bukan pilar negara.

"Mereka yang menyebut Pancasila pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, tauhid dan syariah merupakan ruh dari NKRI dan Pancasila sehingga Indonesia seharusnya berpegang teguh pada syariah.

“Sejak dulu Indonesia dipimpin oleh kesultanan-kesultanan Islam yang tunduk kepada tauhid dan syariah yang kemudian dengan sukarela kesultanan-kesultanan tersebut meleburkan diri ke dalam NKRI tanpa pamrih,” katanya.

Imam besar FPI juga berpesan kepada seluruh anggota FPI agar berpegang teguh serta menjalankan NKRI bersyariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Ingat NKRI Syariah bukan NKRI komunis-sosialis. NKRI bersyariah bukan NKRI liberal-kapitalis,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya