Berita

Habib Rizieq/Net

Politik

Habib Rizeq: Syariah Jaga NKRI Dari Paham Komunis, Sosialis Dan Liberal

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 20:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pada perayaan milad Front Pembela Islam (FPI) ke-21, Habib Riziq Shihab menyampaikan hanya syariah yang dapat menjaga serta melindungi NKRI dan Pancasila dari paham-paham penyimpang komunis-sosialis-kapitalis dan liberalis.

Pernyataan tersebut disiarkan secara langsung via video dari Arab Saudi, di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, saat merayaan Milad FPI ke-21, Sabtu (24/8).

“Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang mampu melestarikan kemurnian tauhid ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia,” ucap Riziq.


Riziq mengatakan, Indonesia berhak disebut sebagai negara Tauhid. Hal itu merujuk pada pembukaan UUD 1945 dan Pasal 21 ayat 9 UUD 45 bahwa dasar negara RI adalah ketuhanan Yang Maha Esa.

“Dalam dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 juga telah dinyatakan secara tegas dan jelas bahwasannya Pancasila dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Sehingga roh syariat Islam dalam Piagam Jakarta, mejadi roh Pancasila sejati yang tidak boleh dipisahkan sekali-kali dari Pancasila,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia bukan pilar negara.

"Mereka yang menyebut Pancasila pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, tauhid dan syariah merupakan ruh dari NKRI dan Pancasila sehingga Indonesia seharusnya berpegang teguh pada syariah.

“Sejak dulu Indonesia dipimpin oleh kesultanan-kesultanan Islam yang tunduk kepada tauhid dan syariah yang kemudian dengan sukarela kesultanan-kesultanan tersebut meleburkan diri ke dalam NKRI tanpa pamrih,” katanya.

Imam besar FPI juga berpesan kepada seluruh anggota FPI agar berpegang teguh serta menjalankan NKRI bersyariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Ingat NKRI Syariah bukan NKRI komunis-sosialis. NKRI bersyariah bukan NKRI liberal-kapitalis,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya