Profesor LIPI: Perlu Badan Otoritas Khusus Pemindahan Ibukota

Rencana pemindahan ibukota mesti dilakukan dengan kajian mendalam dan melibatkan DPR. Selain itu, diperlukan juga badan otoritas khusus yang menangani wacana lawas ini.

Begitu kata sejarahwan senior dari LIPI Prof. Asvi Warman Adam kepada wartawan seusai mengisi diskusi serial Polemik bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

"Menurut hemat saya, membutuhkan satu badan otoritas khusus pemindahan ibukota," ujar Asvi.

Dia menjelaskan, badan otoritas khusus yang dimaksud melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait yang secara khusus menangani rencana pemindahan ibukota.

"Yang nanti akan melakukan singkronisasi, koordinasi dengan berbagai departemen yang ada untuk mengeksekusi pemindahan ibukota," jelas Asvi.

Ditambahkan, badan otoritas khusus pernah dibentuk saat Indonesia menggarap proyek Batam. Karenanya, menjadi perlu dibentuknya badan otorita khusus untuk pemindaham Ibukota.

"Dulu pernah kita membuat itu ketika ada proyek Batam di sana. Sekarang, menurut hemat saya mungkin diperlukan badan otoritas khusus pemindahan ibukota," demikian Asvi.

Selain Asvi, turut hadir pembicara diskusi Plt Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik; Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.