Berita

Jurubicara KPK Febri Diansyah/Net

Politik

Dari 20 Calon Pimpinan Yang Lolos, Ada Yang Pernah Hambat Kerja KPK Dan Langgar Kode Etik

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tersisa 20 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes profile assessment dan berhak melaju ke tahapan selanjutnya.

Namun, dari 20 nama yang lolos, teridentifikasi beberapa capim KPK yang memiliki sejumlah catatan buruk.

Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari nama-nama yang dinyatakan lolos masih ada sejumlah catatan serius yang berkaitan dengan aspek integritas. Ditemukan masih ada capim yang tidak patuh lapor harta kekayaannya, dan pernah menerima gratifikasi, hingga perbuatan pelanggaran etik.


Tapi, Febri enggan menyebut nama-nama yang memiliki sejumlah catatan buruk tersebut. Pihaknya menerima laporan tersebut dari masyarakat.  

"Dari 20 nama lolos profile assessment, masih ada (capim) tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK," kata Febri kepada wartawan, Sabtu (23/8).

Sekadar informasi, dari 20 nama capim KPK yang lolos ke tahap berikutnya berasal dari berbagai latar belakang profesi.

Akademisi/dosen 3 orang, advokat 1 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, hakim 1 orang. Kemudian, anggota Polri 4 orang, auditor BPK 1 orang, pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, penasihat Mendes 1 orang, dan karyawan BUMN 1 orang.

Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa KPK akan membahas kembali rencana lanjutan penelusuran rekam jejak setelah Pansel mengumumkan 20 nama yang dinyatakan lolos tes profile assessment.

KPK mengajak masyarakat yang selama ini menjaga dan merawat KPK agar terlibat aktif mengawal proses seleksi ini.

"Jika ada informasi atau laporan yang dapat ditindaklanjuti, silakan disampaikan ke KPK melalui email: pengaduan@kpk.go.id atau melalui Call Center KPK 198," demikian Febri.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya