Berita

PM Jepang Shinzo Abe/Net

Dunia

Korsel Batalkan Perjanjian Informasi Intelijen, PM Abe: Rusak Kepercayaan Bersama

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 02:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menanggapi pembatalan perjanjian berbagi informasi intelijen militer yang diputuskan oleh Korea Selatan pada Kamis kemarin (22/8).

Dilansir dari Straitstimes, Abe pada hari Jumat (23/8) mengatakan, keputusan Korea Selatan telah merusak kepercayaan bersama, bahkan melanggar janji masa lalu dimana perjanjian militer ini dimulai sejak tahun 2016. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono menyebut, bahwa langkah Korea Selatan sangat disesalkan.

Alih-alih membahas persoalan tersebut lebih lanjut, Abe justru berjanji untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat demi menciptakan perdamaian kawasan.


"Kami akan terus berkoordinasi erat dengan AS untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran kawasan, serta keamanan Jepang," ujar Abe sebelum berangkat ke Prancis dalam rangka pertemuan G-7.

Korea Selatan sendiri mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena Jepang telah menurunkan status perdagangan preferensial Korea Selatan yang juga mengubah kerja sama keamanan antara kedua negara.

Tidak hanya Jepang, keputusan Korea Selatan juga mengejutkan banyak pihak dan semakin menunjukkan hubungan buruk antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pentagon dalam hal ini sudah menyatakan keprihatianan dan kekecewaan yang kuat pada runtuhnya perjanjian.

Menurut Dosen Kebijakan Internasional Stanford University, Daniel Sneider, beratnya sejarah masa lalu mempengaruhi hubungan saat ini. Generasi yang tidak pernah secara langsung mengalami masa kolonial dan masa perang di masa lalu tetap dapat terpengaruh. Lebih lanjut, bagi Sneider, tidak ada jalan keluar yang mudah bagi ketegangan kedua negara ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya