Berita

Gerakan suluh kebangsaan/RMOL

Nusantara

Lima Seruan Suluh Kebangsaan Soal Papua

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 21:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang dimotori oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menghentikan tindak kekerasan dan ikut andil meredam kerusuhan yang terjadi di Papua.

Pada kesempatan tersebut, hadir tokoh-tokoh, seperti Romo Magnis Suseno, Prof Quraish Shihab, Prof Alwi Shihab, Prof Komarudin Hidayat, Romo Benny Susetyo, Simon Patrice Morin, Sinta Nuriyah Wahid, dan Alissa Wahid.

Mahfud menyampaikan, penyelesaian kerusuhan yang terjadi di Papua harus menggunakan pendekatan yang persuasif, salah satunya dengan berdialog.


"Kita menyerukan kepada semua pihak, kepada pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gerakan untuk melakukan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif," ujar Mahfud saat membuka konferesi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jumat (23/8).

Pada kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan lima poin seruan dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua, yang dibacakan oleh Alissa Wahid.

Kelima poin itu, pertama, semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Kedua, pemerintah termasuk TNI-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua dan NKRI.

Ketiga, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi.

Keempat, pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa.

Kelima, semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, menghargai local values.

"Kita semua sebagai bangsa harus menyadari tentang adanya kesenjangan ini dan karena itu harus bersama-sama mencegahnya. Semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya