Berita

Gerakan suluh kebangsaan/RMOL

Nusantara

Lima Seruan Suluh Kebangsaan Soal Papua

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 21:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang dimotori oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menghentikan tindak kekerasan dan ikut andil meredam kerusuhan yang terjadi di Papua.

Pada kesempatan tersebut, hadir tokoh-tokoh, seperti Romo Magnis Suseno, Prof Quraish Shihab, Prof Alwi Shihab, Prof Komarudin Hidayat, Romo Benny Susetyo, Simon Patrice Morin, Sinta Nuriyah Wahid, dan Alissa Wahid.

Mahfud menyampaikan, penyelesaian kerusuhan yang terjadi di Papua harus menggunakan pendekatan yang persuasif, salah satunya dengan berdialog.


"Kita menyerukan kepada semua pihak, kepada pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gerakan untuk melakukan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif," ujar Mahfud saat membuka konferesi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jumat (23/8).

Pada kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan lima poin seruan dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua, yang dibacakan oleh Alissa Wahid.

Kelima poin itu, pertama, semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Kedua, pemerintah termasuk TNI-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua dan NKRI.

Ketiga, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi.

Keempat, pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa.

Kelima, semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, menghargai local values.

"Kita semua sebagai bangsa harus menyadari tentang adanya kesenjangan ini dan karena itu harus bersama-sama mencegahnya. Semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya