Salah Langkah, Harusnya Pemerintah Manfaatkan Medsos Untuk Dinginkan Papua

Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membatasi aksi internet di Papua dinilai tidak tepat jika diartikan untuk meredam kerusuhan.

"Itu respons yang sebenarnya aneh ya, hari gini kok kita membatasi informasi," kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/8).

Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut merugikan masyarakat umum, bahkan untuk pemerintah itu sendiri.

"Malah akan banyak ruginya karena mereka tidak bisa mengakses informasi yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan pemerintah hari ini," terangnya.

Sebaliknya, ia berpandangan seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan akses internet, seperti penggunaan media sosial untuk memberikan narasi positif berkaitan dengan kerusuhan di Tanah Papua.

"Yang harus dilakukan mestinya memperkuat narasi-narasi damai, bukan dengan membatasi akses internet. Mestinya banjirin saja ruang dunia maya dengan narasi-narasi damai, dengan narasi-narasi yang menyejukkan yang justru bisa melegakan masyarakat Papua," tutupnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo membatasi akses internet di sejumlah wilayah di Papua dengan tujuan menghindari postingan-postingan hoax maupun postingan provokatif agar tidak dikonsumsi masyarakat Papua yang dinilai akan memperburuk situasi.