Berita

Foto:Net

Publika

Mafia Impor Sudah Di Ring Satu Presiden, Save Garam Lokal Jawa-Madura!

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 13:53 WIB

SAAT ini tagar #SaveGaramJawaMadura tengah menjadi trending topic. Tagar ini muncul sebagai respons beredarnya dua poto terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT.

Dalam foto pertama, Jokowi tengah mendengarkan penjelasan soal garam. Foto kedua, ada beberapa garam di atas meja dimana pada garam yang putih diberi keterangan garam impor Australia, sedangkan pada garam yang buram diberi keterangan garam lokal Jawa Madura.

Foto kedua inilah yang mengundang polemik. Banyak petambak garam yang membantah bahwa produk garam lokal sejelek seperti yang dipajang di foto tersebut.


Lewat #SaveGaramJawaMadura, para petambak garam memposting foto-foto produk garam lokal yang tersebar di Jawa dan Madura. Hampir semua poto yang diposting menunjukkan kualitas yang bagus.

Pelabelan garam pada kunjungan Presiden telah memberi kesan buruk terhadap kualitas garam lokal. Namun di sisi lain memberi kesan bagus terhadap produk impor. Ada faktor kesengajaan untuk menjatuhkan garam lokal.

Diduga pelabelan ini dilakukan oleh kaki tangan mafia impor dengan tujuan agar Presiden selalu menyetujui usulan impor garam.

Oleh karena itu, harus ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengatur kunjungan presiden ke NTT, terutama pihak yang mengatur tata letak dan pelabelan garam yang ditunjukkan kepada Presiden.

Kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa mafia impor garam sudah beroperasi di ring satu Presiden dan selalu membuat langkah-langkah untuk mempertahankan kebijakan impor garam.

Presiden hendaknya membersihkan sekelilingnya dari anasir-anasir mafia impor garam. Lebih lanjut, Presiden juga harus menyetop impor garam.

Saat ini harga garam rakyat telah menukik hingga Rp 350 per kilogram. Dengan harga yang sedemikian rendah, para petambak garam sulit menutup biaya produksinya, boro-boro mau mengambil untung.

Sya'roni
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya