Berita

Foto:Net

Publika

Mafia Impor Sudah Di Ring Satu Presiden, Save Garam Lokal Jawa-Madura!

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 13:53 WIB

SAAT ini tagar #SaveGaramJawaMadura tengah menjadi trending topic. Tagar ini muncul sebagai respons beredarnya dua poto terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT.

Dalam foto pertama, Jokowi tengah mendengarkan penjelasan soal garam. Foto kedua, ada beberapa garam di atas meja dimana pada garam yang putih diberi keterangan garam impor Australia, sedangkan pada garam yang buram diberi keterangan garam lokal Jawa Madura.

Foto kedua inilah yang mengundang polemik. Banyak petambak garam yang membantah bahwa produk garam lokal sejelek seperti yang dipajang di foto tersebut.


Lewat #SaveGaramJawaMadura, para petambak garam memposting foto-foto produk garam lokal yang tersebar di Jawa dan Madura. Hampir semua poto yang diposting menunjukkan kualitas yang bagus.

Pelabelan garam pada kunjungan Presiden telah memberi kesan buruk terhadap kualitas garam lokal. Namun di sisi lain memberi kesan bagus terhadap produk impor. Ada faktor kesengajaan untuk menjatuhkan garam lokal.

Diduga pelabelan ini dilakukan oleh kaki tangan mafia impor dengan tujuan agar Presiden selalu menyetujui usulan impor garam.

Oleh karena itu, harus ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengatur kunjungan presiden ke NTT, terutama pihak yang mengatur tata letak dan pelabelan garam yang ditunjukkan kepada Presiden.

Kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa mafia impor garam sudah beroperasi di ring satu Presiden dan selalu membuat langkah-langkah untuk mempertahankan kebijakan impor garam.

Presiden hendaknya membersihkan sekelilingnya dari anasir-anasir mafia impor garam. Lebih lanjut, Presiden juga harus menyetop impor garam.

Saat ini harga garam rakyat telah menukik hingga Rp 350 per kilogram. Dengan harga yang sedemikian rendah, para petambak garam sulit menutup biaya produksinya, boro-boro mau mengambil untung.

Sya'roni
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima).

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya