Pengamat: Penanganan Konflik Sosial Oleh Pemerintah Masih Belum Efektif

Pemerintah harus lebih tanggap dan efektif dalam mengatasi sejumlah konflik horizontal di masyarakat. Sehingga setiap muncul konflik, tidak bisa dijadikan alat oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesi.

“Kondisi di Papua yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa penanganan konflik sosial selama ini, jangankan tuntas, efektif pun belum. Bahkan konflik dipicu atau diduga bermuatan indentitas sempit. Lihat saja pilihan diksi yang digunakan oleh orang tertentu, yang dapat memantik konflik horizontal,” terang pengamat politik Emrus Sihombing lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/8).

Kerusuhan di Papua yang merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Jawa Timur. Bahkan persoalan yang awalnya bersifat personal itu seolah ditarik ke ranah identitas (kelompok) yang sempit. Dan konflik pun tak terhindarkan karena pesan komunikasi yang telah dihiperbola.

“Perluasan pesan komunikasi semacam ini bukan tanpa maksud. Tidak ada pesan komunikasi masuk ke teritorial publik berada di ruang hampa. Ada agenda di situ. Tak terhindarkan juga ada framing di dalam tautan pesan yang dilontarkan para pihak ke ruang publik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar konflik di Papua harus segera dituntaskan pemerintah, agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin memecah belah Indonesia.

“Untuk itu, perlu kewaspadaan seluruh anggota masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi konflik untuk memahami dengan berpikir dan bertindak kritis terhadap setiap fenomena konflik,” tandasnya.