Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.
Ahok menyatakan itu pada tahun 2013 saat menjabat Wakil Gubernur DKI. Saat itu, Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden RI.
Di tengah rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan saat ini, viral video pendek Ahok saat talk show di salah satu televisi sawasta dalam acara "Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab".
Dalam video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibukota yang diwacanakan pemerintahan Presiden SBY.
Jawaban Ahok begini. Dia mengatakan soal pemindahan ibukota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Sementara kalau pendapat pribadi, dia mengaku tidak setuju.
"Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibukota pindah," kata Ahok.
Dia berpendapat, untuk mengatasi masalah macet Jakarta, cukup membangun transportasi massal.
"Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah," ujar Ahok.
Transportasi massal misalnya, membangun
loop line Ketera Api (KA) dan pengadaan bus gratis yang banyak.
"Bikin satu
loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik
loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan reatistis," terang Ahok.
"Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya dimana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru," tambahnya.
Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Dimana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu. Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.
"Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun," tutupnya.
