Pengadaan Mobil Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Menteri kabinet Joko Widodo akan mendapatkan mobil dinas baru. Tidak kurang dari Rp 147 miliar dianggarkan untuk merealisasikan pergantian armada mewah para pejabat tinggi negara tersebut.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (22/8), pemerintah telah menyelesaikan proses Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan dibuka sejak 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut telah dimenangkan oleh PT Astra International.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkritik keras keputusan belanja mobil dinas tersebut. Menurutnya Presiden gagal menjalankan politik anggaran.

"Ini semacam kegagalan Presiden menjalankan politik anggaran, di mana menentukan alokasi APBN seharusnya menyesuaikan kebutuhan yang berdampak pada kepentingan publik atau mengelola anggaran berdasarkan prioritas nasional,” tutur Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/8).

Sementara itu, pengadaan mobil baru dinilai belum diperlukan untuk saat ini. Bahkan bertolak belakang dengan kondisi keuangan negara.

"Pemerintah harus memaksa diri untuk jujur bahwa kondisi negara sedang tidak berkecukupan. Banyak persoalan yang memerlukan prioritas anggaran dibanding kemewahan berkendara, dan rasanya mobil dinas yang ada masih sangat layak,” tandasnya.