Proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya perhatian, tarik menarik kepentingan berbagai elite politik juga tak terhindarkan.
Kepentingan krusial dalam pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK diduga akan menjadi agenda politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapeksdam) Nahdlatul Ulama (NU) Rumadi Ahmad, dalam diskusi "Pesan untuk Pansel Pimpinan KPK: Capim KPK Harapan Publik" di Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan Jakarta, Kamis (22/8).
"Kepentingan paling krusial sebenarnya bukan di Panitia Seleksi (pansel)-nya, tetapi ada di DPR," ungkapnya.
"Yang di operasi tangkap tangan (OTT) misalnya, atau orang-orang yang jadi tersangka oleh KPK itu sebagian besar itu adalah korupsi politik, korupsi politik itu dilakukan oleh aktor-aktor politik," tuturnya.
Sehingga secepat mungkin kata Rumadi, anggota DPR tersebut akan berupaya memiliki koneksi dengan capim KPK.
"Mereka akan berusaha punya channel, punya kekuatan yang bisa dikomunikasikan dengan capim KPK yang dianggap sebagai orangnya," tutur dia.
Lebih lanjut Rumadi menjelaskan, KPK menjadi lembaga yang paling mencolok karena memiliki kepentingan luar biasa dibandingkan dengan lembaga lain misalnya Komnas HAM, Komisi Penyiaran, dan lainnya.
Menurut Rumadi, kepentingan besar terkait menekan tindakan rasuah di negeri ini, harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih capim yang paling kuat.
Rumadi menjelaskan seorang pimpinan KPK bukan hanya memiliki integritas atau kredibilitas, akan tetapi orang yang bisa dipengaruh.
"Atau siapa orang yang paling mudah diajak komunikasi, yang bisa dikendalikan. Ini tempat krusialnya disitu, dan anggota-anggota DPR-lah yang paling punya kepentingan karena dialah yang memilih akhirnya," tandasnya.
Selain Rumadi, dalam diskusi ini hadir diantaranya Rohaniawan Katolik Rm. Benny Susety, Dept. Teologi GPIB Pdt. Margie Ririhena Dewanna dan Cendekiawan NU Ulil Abshar Abdalla.
