Berita

Sidang paripurna DPR RI pandangan fraksi tentang RUU APBN tahun 2020/RMOL

Politik

Delapan Fraksi Setujui RUU APBN 2020

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 17:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak delapan fraksi partai di DPR RI menyetujui Rencana Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2020 agar dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keputusan tersebut, disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis (22/8).

Adapun delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN 2020 antara lain, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, dan Hanura.

Adapun dari Partai Gerindra tidak menyatakan sikap dalam penyampaian pandangannya terhadap RUU APBN 2020. Sedangkan PKS, menyetujui untuk dilanjutkan dengan membubuhkan beberapa catatan penting.


Pimpinan rapat paripurna, Fadli Zon menyampaikan hasil dari rapat tersebut akan dilaporkan kepada Badan Musyawarah (Bamus). Setelah diterima oleh Bamus DPR RI, akan dilanjutkan rapat kembali pada 27 Agustus 2019 untuk mendengar jawaban dari pemerintah.

Setelah itu RUU akan disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR. Rapat paripurna berakhir usai mendengarkan jawaban dari pemerintah dan melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.

“Seluruh fraksi telah menyampaikan pendapatnya. Antar pimpinan sudah menjadwalkan rapat lanjutan pada hari selasa 27 agustus 2019,” ujar Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (22/8).

Sebelumnya, pada sidang tahunan pada Jumat (16/8) Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (RAPBN) mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya