Berita

Sidang Paripurna DPR RI/RMOL

Politik

PDIP Minta Dukungan Sri Mulyani Sukseskan GBHN

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan sepertinya sangat serius memuluskan dikembalikannya Garis Besar dan Haluan Negara (GBHN) . Dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (22/8) Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan usulan agar pemerintah segera menyetujui GBHN untuk merancang pembangunan ekonomi.

Pernyataan tersebut terlontar dari anggota komisi X fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayanti saat membacakan pandangan fraksi-fraksi di DPR RI perihal RUU RAPBN 2020 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan.

PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar memberlakukan GBHN, agar pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan cepat.


“Pelaksanaan haluan negara mendesak dan sebaiknya untuk cepat dilaksanakan. Pembangunan ekonomi saat ini tidak ada kerangka yang mengikat pada masing-masing elemen,” ungkap Esti di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II, Kamis (22/8).

Esti mengatakan, dengan adanya GBHN pembangunan nasional di sektor ekonomi akan maju. Selain itu, PDIP memandang akan menguatkan negara baik jangka pendek, menengah dan panjang.

"Sehingga kehendak MPR untuk membentuk haluan negara bisa digunakan presiden untuk bergerak dan bekerja memajukan cita-cita proklamasi dan konstitusi kita,” ujarnya.

Dia menambahkan, acapkali menemui lembaga negara yang tumpang tindih. Beberapa lembaga bukan hanya menjalankan kewenangan eksekutif saja melainkan legislatif dan yudikatif.

“Ini menjadi hal pokok tentang aspek-aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan ketahanan. Sehingga presiden dan kepala daerah tanpa ada pertentangan. Pemilihan lazim dipilih langsung. Pemerintah menjadikan masa lampau sebagai acuan untuk kerja terukur dan sistematis,” tandasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya