Pengamat: Amandemen Terbatas Agenda Pemunduran Demokrasi

Diduga ada agenda pihak tertentu yang ingin demokrasi di Indonesia mundur di balik isu dihidupkannya GHBN pada amandemen terbatas UUD 1945.

Demikian disampaikan pengamat politik dari KoDe Inisiatif, Veri Junaid di kawasan Jakarta Barat, Kamis (22/8).

Agenda ini disebut-sebut meluas pada mengembalikan tupoksi awal MPR RI.

"Agendanya ya agenda untuk kemunduran demokrasi. Pemilihan presiden secara tidak langsung. Ada agenda kemunduran demokrasi dan peran sistem perencanaan yang sudah tadi deliberatif. Jadi melibatkan banyak pihak lebih partisipatif," ujar Veri.

"Jadi bukan hanya partisipatif, kalau partisipatif itu dia hanya melibatkan. Kalau deliberatif dia ada proses komunikasi, ada proses dialog. Jadi bukan hanya dilibatkan, ada dialog yang dibangun," tambahnya.

Menurutnya, agenda besar dari PDI Perjuangan dalam menghidupkan GBHN adalah ingin menarik proses politik saat ini pada kekuasaan elit dan bukan lagi diserahkan kepada masyarakat.

"Sebagai contoh, pemilihan yang tadinya langsung, memilih siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, ditarik kepada penguasa terpilih secara tidak langsung. Itu menurut saya agenda-agenda politik yang mungkin sedang diusung para elite politik," sebut Veri.