Warga Uighur di Xinjiang/Net
Sejumlah aktivis internasional menyambut baik keputusan Qatar untuk menarik tanda tangannya dari surat yang diteken bulan lalu oleh 37 negara yang menyatakan dukungan untuk kebijakan China di provinsi Xinjiang. Kebijakan yang dimaksud terkait dengan penahanan sekitar satu juta warga muslim Uighur di Xinjiang.
Langkah Qatar pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg pada hari Rabu (21/8). Namun sebenarnya, penarikan telah dilakukan pada 18 Juli lalu, atau enam hari setelah surat yang membela catatan hak asasi manusia China di Xinjiang dikirim ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Aljazair, Mesir dan Kuwait, termasuk di antara 37 negara yang bergabung dalam membumbuhkan tandatangan di surat terbuka tersebut.
"Dengan mempertimbangkan fokus kami pada kompromi dan mediasi, kami percaya bahwa mengesahkan bersama surat tersebut akan membahayakan prioritas utama kebijakan luar negeri kami," kata perwakilan tetap Qatar untuk PBB di Jenewa, Ali al-Mansouri dalam sust kepada Dewan HAM PBB.
"Dalam hal ini, kami ingin mempertahankan sikap netral dan kami menawarkan layanan mediasi dan fasilitasi kami," sambungnya.
Langkah Qatar disambut baik wakil presiden Masyarakat Cendekiawan Muslim Turki Timur (SMSET) yang berbasis di Istanbul, Mahmoud Mohamad.
"Kami senang dan menyambut kenyataan bahwa Qatar mengubah posisinya dan mengakhiri dukungannya untuk kebijakan China melawan Muslim Uighur," katanya kepada
Al Jazeera.
Mohamad juga menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti jejak Qatar dan mengakhiri dukungan mereka untuk kebijakan China terhadap Uighur.
Sementara itu, sejumlah analis menilai, langkah Qatar menandai kembalinya Qatar ke landasan doktrin kebijakan luar negeri.
"Qatar selalu mendasarkan kebijakan luar negerinya pada berpihak pada sebab-sebab yang adil secara moral, terutama dengan orang-orang yang bercita-cita untuk kebebasan dan demokrasi di kawasan itu," kata direktur Pusat Ilmu Kemanusiaan dan Sosial Ibn Khaldon di Universitas Qatar, Nayef bin Nahar.
Sementara itu profesor politik kontemporer Timur Tengah di Universitas Qatar, Mahjoob Zweiri menilai bahwa langkah Qatar mengkoreksi kebijakannya mengirim pesan bahwa dunia tidak dapat menutup mata atas penganiayaan yang terjadi terjadap warga Uighur di Xinjiang.
