Kontras: Penegak Hukum Harus Utamakan Dialog Dengan Rakyat Papua

Kericuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua dinilai sebagai akibat dari tindakan represif oknum aparat hukum terhadap etnis Papua.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani. Atas dasar itu, ia meminta TNI-Polri tidak menggunakan kekerasan dalam mengusut perkara yang menyangkut warga Papua.

“Kepolisian kami harapakan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, yang represif terhadap masyarakat, mahasiswa Papua yang menyampaikan ekspresi, pendapatnya atau tindakan lainnya di tempat mereka,” kata Yati di kantornya, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan dan berdialog secara baik dengan warga Papua sebelum melakukan penangkapan dan penahanan. Sebab jika terus menggunakan langkah represif, maka persoalan Papua tak akan selesai.

Selain itu, Kontras juga meminta Komnas HAM mengambil langkah cepat dalam penanganan kasus Papua untuk mengungkap dalang kerusuhan yang sebenarnya terjadi.

"Komnas HAM harus turun dalam melakukan pemantauan supaya ada objektivitas dalam mengungkap persoalan ini,” tutupnya.