Berita

Perwakilan Masyarakat Papua ke Komnas HAM/RMOL

Hukum

Perwakilan Masyarakat Papua Minta Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi

SELASA, 20 AGUSTUS 2019 | 15:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kelompok masyarakat Papua bersama LSM Lokataru Foundation secara resmi membuat pengaduan tertulis kepada Komnas HAM untuk segera mengusut dugaan pelanggaran HAM di Jawa Timur terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.

Dugaan tindakan rasisme itu menyebabkan insiden kerusuhan terjadi Kota Manokwari, Papua Barat dan gelombang aksi di Kota Jayapura, Papua.

"Hari ini kami ingin melaporkan dan berharap Komnas HAM dapat membentuk suatu tim untuk menyelidiki siapa pelaku tindakan rasisme," kata Researcher Assitant Lokataru Foundation, Muhammad Elfiansyah Alaydrus, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).


"Jangan sampai terjadi lagi konflik horizontal antar masyarakat, karena yang dikorbankan adalah masyarakat," tambahnya.

Elfiansyah mengatakan negara tidak cukup hanya mempersoalkan siapa penyebar video rasisme itu, tetapi yang perlu dilakukan negara sesungguhnya sudah diamanatkan UU 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

"Bahwa Komnas HAM harus mengawasi segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Kuci akar permasalah menurut kami adalah di situ. Jika pelaku tidak ditangkap ya akan banyak letusan lagi nanti," tegasnya.

Kejadian tindakan rasisme yang dilakukan oleh oknum aparat dan ormas juga harus segera diselidiki untuk diberikan konsekuensi hukum bahkan pemecatan terhadap oknum tersebut dengan tidak hormat.

"Lokataru Foundation juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mau, jangan terprovokasi gara-gara video yang belum tentu kebenarannya dipastikan," pungkas Elfiansyah.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya