Berita

KPK lanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus korupsi KTP-el/Net

Hukum

Dirjen Dukcapil Kemendagri Bakal Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi Pengadaan KTP-El

SELASA, 20 AGUSTUS 2019 | 13:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus megakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik tak berhenti meski KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka. Sejumlah saksi pun mendapat giliran pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Kali ini, giliran Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, yang akan diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (20/8).


Selain Zudan, KPK juga memanggil lima orang saksi lain. Yaitu mantan Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto, Pegawai PT SAP Indonesia Muda Ikhsan Harahap, Komisaris PT Delta Resources Andy Wardhana.

Kemudian, Manager Legal PT Sinarmas Sekuritas Anthony Pheanto, dan pihak swasta Kartika Wulansari. Kelimanya juga akan dimintai keterangan untuk tersangka PLS.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka baru. Antara lain mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, PNS BPPT Husni Fahmi, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra Paulos Tannos.

Sebelumnya, ada 8 orang yang telah lebih dahulu berstatus tersangka. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung dan Markus Nari. Sementara, 7 dari 8 orang itu telah divonis bersalah karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terkait megaproyek KTP-el.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya