Wacana Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim Dorong Jokowi Dan DPR Lakukan Public Hearing

Wacana pemindahan ibu kota baiknya dibarengi dengan menggelar agenda pendapat publik (public hearing) dengan mengundang berbagai pihak terkait yang berkepentingan.

Begitu kiranya disampaikan oleh Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Emil Salim di Hari Ulang Tahun Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di JDC, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8).

Menurut Emil, hingga kini, Presiden Joko Widodo belum pernah mengundang pihak terkait seperti wartawan, ekonom, pakar hukum dan lainnya untuk berbagi pandangan soal pemindahan ibu kota.

"Sampai saat ini belum ada public hearing kan, kan Bapak Jokowi baru ngomong ke DPR. Nah ke DPR usul saya, DPR lakukan, undang public hearing, undang wartawan, ekonom, hukum dan macam-macam, tanya bagaimana sebaiknya," katanya.

Menurutnya, mendengar pendapat publik soal pemindahan ibu kota penting guna mendapat masukan dan pandangan baru terkait wacana tersebut. Pasalnya, selain menelan anggaran jumbo, pemindahan ibu kota juga terkait dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lain. Jadi Jokowi ataupun DPR harus proaktif mengundang elemen masyarakat untuk ikut bicara dan terlibat.

"Itu kan pak Jokowi minta hanya minta pertimbangan DPR, kalau boleh saya usul, buka public hearing dengar pendapat-pendapat yang lain," demikian Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.