Keberhasilan Airlangga Hartarto membawa Golkar menjadi partai profesional menjadi kunci yang menyelamatkan Partai Beringin itu pada Pemilu 2019. Keunggulan itu menjadi modal kuat untuk memimpin Golkar kembali.
"Airlangga mampu menyeimbangkan posisinya sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dua posisi itu justru jadi saling menguatkan," kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Ahmad Habib, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/8).
Airlangga lebih dulu merintis karier sebagai profesional dan aktivis sebelum terjun ke kancah politik. Pengalamannya sebagai profesional itu ternyata mampu dikapitalisasi saat memimpin Golkar.
Hanya memiliki waktu satu setengah tahun jelang pemilu, Airlangga menghadapi tantangan yang tidak ringan yakni anjloknya elektabilitas Golkar akibat konflik internal berkepanjangan dan mengemukanya kasus korupsi sejumlah elite penting partai.
Bekerja senyap, Airlangga mampu membangun tim yang solid, menyatukan seluruh elemen partai untuk bangkit dan memperbaiki citra Golkar yang dianggap bakal jadi “partai senjakala†menjadi sebuah partai profesional.
Atas keberhasilannya mempertahankan posisi Golkar di peringkat kedua pemenang pemilu, Habib meyakini Airlangga bakal mulus memimpin kembali partai beringin.
Sinyal itu sudah terlihat dengan banyaknya kader, pengurus daerah tingkat 1 dan II serta elite Golkar yang menyatakan dukungannya. Habib juga yakin dengan konstelasi politik saat ini, Presiden Jokowi pun lebih cenderung kepada Airlangga.
"Jokowi sudah mendapat dukungan yang diperlukan, dia harus mempertahankan posisi pentingnya. Salah satunya dari Golkarnya dengan mendukung Airlangga," terang Habib.
Jokowi tentu tidak mau mengambil resiko kerusakan hubungan dengan Golkar. Selama dipimpin Airlangga, Golkar terbukti loyal mendukung pemerintah selama ini.
"Jika Jokowi berjarak dengan Airlangga, maka akan menerima kerugian," jelas Habib.
Habib mengatakan, Golkar merupakan partai penting selain PDIP yang diharapkan perannya menopang dukungan dalam menjalankan program pemerintahan ke depan.
"Jokowi butuh dukungan dari parpol lain selain partai asalnya, PDIP," tutup Habib.
