Berita

Rokhmin Dahuri/Net

Politik

Solusi Dari Eks Menteri Kelautan Agar Ekonomi Indonesia Bangkit

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kondisi ekonomi Indonesia memang masih mengalami banyak masalah. Mulai dari pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Namun demikian, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri tetap berkeyakinan bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang besar suatu saat nanti.

Dia pun mengurai alasan Indonesia belum maju dan sejahtera hingga sekarang. Salah satunya, kata dia, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih rendah, yakni di bawah 7 persen per tahun, tenaga kerja kurang berkualitas, kurang inklusif, dan unsustainable.


Kemudian sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional.

"Sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya juga masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim," terangnya saat menjadi pembicara pada Tasyakuran HUT ke-74 RI di Rumah Akuakultur Terpadu Al-Balad, Depok, Jumat (16/8).

Sebagai solusi mengatasi masalah tersebut Indonesia harus memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim. Mengenai ekonomi maritim, dikatakan Rokhmin, potensinya besar sekali.

"Kedua, tenaga kerja yang bisa kita ciptakan kalau kelautan dikelola oleh orang profesional pada bidangnya bisa menyerap 45 juta orang. Artinya 40 persen masalah pengangguran bisa selesai. Belum lagi nilai tambah yang lain," ucapnya.

Kemudian ketiga, ia melanjutkan, kehadiran revolusi industri 4.0 untuk ekonomi kemaritiman dan kelautan bisa meningkatkan efektivitas, produktifitas, keuntungan dan daya saing. Apalagi di era global sekarang suatu bangsa yang maju adalah yang bisa menghasilkan produk berdaya saing.

"Pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, artinya rakyat kecil harus diberi modal, pendidikan, akses pasar, sehingga usaha modern yang menguntungkan bukan hanya dikerjakan oleh orang yang segelintir tapi oleh semua rakyat Indonesia," ujarnya seperti dikutip RMOLJakarta.

Namun demikian, Ia mengingatkan agar pola pembangunan yang dilakukan harus ramah lingkungan yaitu dengan penataan tata ruang yang baik, dan pengendalian pencemaran limbah.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya