Berita

Rokhmin Dahuri/Net

Politik

Solusi Dari Eks Menteri Kelautan Agar Ekonomi Indonesia Bangkit

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kondisi ekonomi Indonesia memang masih mengalami banyak masalah. Mulai dari pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Namun demikian, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri tetap berkeyakinan bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang besar suatu saat nanti.

Dia pun mengurai alasan Indonesia belum maju dan sejahtera hingga sekarang. Salah satunya, kata dia, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih rendah, yakni di bawah 7 persen per tahun, tenaga kerja kurang berkualitas, kurang inklusif, dan unsustainable.


Kemudian sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional.

"Sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya juga masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim," terangnya saat menjadi pembicara pada Tasyakuran HUT ke-74 RI di Rumah Akuakultur Terpadu Al-Balad, Depok, Jumat (16/8).

Sebagai solusi mengatasi masalah tersebut Indonesia harus memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim. Mengenai ekonomi maritim, dikatakan Rokhmin, potensinya besar sekali.

"Kedua, tenaga kerja yang bisa kita ciptakan kalau kelautan dikelola oleh orang profesional pada bidangnya bisa menyerap 45 juta orang. Artinya 40 persen masalah pengangguran bisa selesai. Belum lagi nilai tambah yang lain," ucapnya.

Kemudian ketiga, ia melanjutkan, kehadiran revolusi industri 4.0 untuk ekonomi kemaritiman dan kelautan bisa meningkatkan efektivitas, produktifitas, keuntungan dan daya saing. Apalagi di era global sekarang suatu bangsa yang maju adalah yang bisa menghasilkan produk berdaya saing.

"Pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, artinya rakyat kecil harus diberi modal, pendidikan, akses pasar, sehingga usaha modern yang menguntungkan bukan hanya dikerjakan oleh orang yang segelintir tapi oleh semua rakyat Indonesia," ujarnya seperti dikutip RMOLJakarta.

Namun demikian, Ia mengingatkan agar pola pembangunan yang dilakukan harus ramah lingkungan yaitu dengan penataan tata ruang yang baik, dan pengendalian pencemaran limbah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya