Berita

Rokhmin Dahuri/Net

Politik

Solusi Dari Eks Menteri Kelautan Agar Ekonomi Indonesia Bangkit

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kondisi ekonomi Indonesia memang masih mengalami banyak masalah. Mulai dari pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Namun demikian, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri tetap berkeyakinan bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang besar suatu saat nanti.

Dia pun mengurai alasan Indonesia belum maju dan sejahtera hingga sekarang. Salah satunya, kata dia, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih rendah, yakni di bawah 7 persen per tahun, tenaga kerja kurang berkualitas, kurang inklusif, dan unsustainable.


Kemudian sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional.

"Sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya juga masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim," terangnya saat menjadi pembicara pada Tasyakuran HUT ke-74 RI di Rumah Akuakultur Terpadu Al-Balad, Depok, Jumat (16/8).

Sebagai solusi mengatasi masalah tersebut Indonesia harus memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim. Mengenai ekonomi maritim, dikatakan Rokhmin, potensinya besar sekali.

"Kedua, tenaga kerja yang bisa kita ciptakan kalau kelautan dikelola oleh orang profesional pada bidangnya bisa menyerap 45 juta orang. Artinya 40 persen masalah pengangguran bisa selesai. Belum lagi nilai tambah yang lain," ucapnya.

Kemudian ketiga, ia melanjutkan, kehadiran revolusi industri 4.0 untuk ekonomi kemaritiman dan kelautan bisa meningkatkan efektivitas, produktifitas, keuntungan dan daya saing. Apalagi di era global sekarang suatu bangsa yang maju adalah yang bisa menghasilkan produk berdaya saing.

"Pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, artinya rakyat kecil harus diberi modal, pendidikan, akses pasar, sehingga usaha modern yang menguntungkan bukan hanya dikerjakan oleh orang yang segelintir tapi oleh semua rakyat Indonesia," ujarnya seperti dikutip RMOLJakarta.

Namun demikian, Ia mengingatkan agar pola pembangunan yang dilakukan harus ramah lingkungan yaitu dengan penataan tata ruang yang baik, dan pengendalian pencemaran limbah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya