Berita

Din Syamsuddin/RMOL

Politik

Amini Pernyataan SP Soal Kapitalis Liberal, Din Syamsuddin: Harusnya Partai Nasdem Ikut Koreksi

SABTU, 17 AGUSTUS 2019 | 06:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengamini pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh perihal Indonesia saat ini tengah menganut sistem kapitalis liberal.

"Pak Surya Paloh dengan assesment kesimpulan bahwa kehidupan kebangsaan kita negara dan bangsa Indonesia telah terjebak ke dalam kapitalisme liberalisme dan itu adalah kenyataan dan itu adalah antipancasila," ungkap Din kepada redaksi usai acara sarasehan "Muhasabah 74 Tahun Kemerdekaan RI" di Kantor CDCC, Jakarta, Jumat (16/8).

Dengan adanya pernyataan keras itu, lanjut Din, seharusnya Surya Paloh sendiri mampu mengoreksi dan mengembalikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.


"Ini harus betul-betul dikoreksi dan diperhatikan oleh parpol termasuk partainya Pak Surya Paloh dan partai lain," ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

"Agar kehidupan bangsa ini pada peringatan ke-74 ini dengan kita gagap gempita memperingatinya tapi di saat yang sama kita memanipulasi Pancasila itu dan memberi peluang kepada liebralisme kapitalisme ekonomi maupun politik," tambahnya.

Din mengatakan hal itu sebagai PR besar bangsa Indonesia, untuk mengembalikan kembali nilai luhur bangsa.

"Kalau saya PR besarnya meluruskan kiblat bangsa ini. Yang sudah menyimpang, yang sudah menyeleweng, bahasa saya tadi sudah mengalami deviasi distorsi dan disorientasi. Mari kita berpegang teguh Pancasila, UUD 45 yang sekarang ini ada gejala manipulatif," tutupnya.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8), Surya Paloh menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila sebagai ideologi negara.

Surya Paloh mencontohkan, pada praktik demokrasi seperti pileg, pilpres dan pilkada, kompetisi bukan lagi soal akhlak, kepribadian, attitude dan juga ilmu pengetahuan, tapi wani piro, money is power.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya