Posisi Anggota Tidak Tetap DK PBB Alat Wujudkan Ketertiban Dunia

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dukungan itu bahkan ditegaskan dalam pidato kenegaraan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-74 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

"Khusus mengenai kedaulatan politik, kami akan selalu mendukung politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh pemerintah," tegas ketua umum Partai Hanura itu.

Dalam kesempatan itu, OSO juga menyampaikan rasa bangga kepada Indonesia yang berhasil kembali menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amanah sebagai anggota tidak tetap DK PBB akan diemban selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

OSO berharap selama kurun tersebut Indonesia bisa memanfaatkan status itu sebagai alat menjaga ketertiban dunia.

"Posisi Indonesia yang telah berhasil menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019- 2020 harus dapat menjadi alat dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," tuturnya

Selain itu, pemilihan DK PBB kali ini juga menambah rangkaian rekam jejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yang sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Lebih jauh, OSO menguraikan mengenai peran DPD RI dan DPR RI yang terus bersinergi melakukan komunikasi politik dengan parlemen sedunia. Komunikasi politik tersebut dilakukan melalui forum- forum antar parlemen seperti ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan lain lain sebagainya.