Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2019 MPR/RMOL
Kebijakan fiskal pada Tahun 2020 yang dirancang Pemerintah bersifat ekspansif, terarah dan terukur akan terealisasi melalui defisit anggaran yang akan dikelola secara hati-hati.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (RAPBN), di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
"Defisit anggaran pada tahun 2020 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan," ungkapnya.
Selain itu kata dia, utang juga akan dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien. "Diantaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif," tutur Jokowi.
Pengelolaan utang juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.
"Pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan
peran swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," sambungnya.
"Selain itu, utang pemerintah terus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko
pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan datang," paparnya.
Jokowi juga menegaskan, pengelolaan fiskal yang hati-hati ini juga akan selalu dijaga Pemerintah secara konsisten.
"Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif," lanjutnya.
Upaya tersebut akan ditunjukkan dengan diturunkannya Defisit Anggaran dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi sekitar 1,93 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76 persen.
Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp 142,5 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp 34,7 triliun pada tahun 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp 12,0 triliun pada tahun 2020.
"Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat," harapnya.
