Berita

Tokoh bangsa Prof. Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Pemerintah, Parpol Dan Ormas Jangan Sampai Didikte Bangsa Lain

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 18:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tokoh bangsa Prof. Din Syamsuddin berharap kepada pemegang kekuasaan dan juga partai politik memegang teguh ideologi Pancasila guna menegakkan kehidupan berbangsa sesuai dengan cita-cita Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu dalam acara sarasehan bertajuk "Muhasabah 74 Tahun Kemerdekaan RI" di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

"Jangan sampai partai politik tidak berfungsi semestinya, disfungsional. Terutama dalam membentuk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang justru hanya berebut kekuasaan," ungkap Din.


Menurutnya, jika seluruh partai politik berorientasi hanya untuk kekuasan dan berkuasa, serta mempertahankan kekuasaannya. Dia memprediksi nilai-nilai luhur bangsa akan hancur.

"Kalau berhenti di situ, saya khawatir kehidupan kebangsaan 75 tahun kemerdekaan, 100 tahun kemerdekaan kita telah tercabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan kita itu sendiri," ujarnya.

Selain untuk pemerintah dan partai politik, Din juga mengingkatkan kepada seluruh ormas di Indonesia untuk tidak didikte oleh kekuatan luar atau bangsa lain.

"Kepada ormas untuk bersungguh-sungguh menjadi kekuatan masyarakat madani yang mandiri, independen. Kalau saya terjemahan dari dasar Trisakti Bung Karno, jangan sampai bangsa ini dipengaruhi, didikte oleh bangsa lain secara politik apalagi ekonomi. Ini saatnya Bung Karno kita hadirkan secara sejati. Soekarno dihadirkan secara sejati, bukan dalam klaim-klaim yang manipulatif," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya