Harga Minyak Mentah Terus Naik, DPD Ingatkan Pemerintah Soal Pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir

Selain mengapresiasi soal demokrasi, keadilan, dan pemerataan pembangunan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam membangun kedaulatan energi.

Oso, panggilan akrabnya, mengingatkan agar pembangunan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik harus menjadi perhatian semua pihak terkait. Hal ini bercermin dari kenaikan harga minyak dunia, sehingga diperlukan adanya solusi alternatif. Salah satunya dengan Pembangkit Tenaga Nuklir.

"Kenaikan harga minyak delapan tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang perlunya mengembangkan energi alternatif, dalam hal ini pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir," ungkapnya saat pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Oso juga menekankan solusi energi baru dan terbarukan yang tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja, namun juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia.

"Pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semifinishing product atau finishing product," jelasnya.

Oso mencontohkan rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat yang memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi.

"Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui Pembangkit Tenaga Nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil," jelasnya.

Untuk itu, DPD akan mendukung pembangunan PLTN khususnya di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya, bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan.

"Bahkan hasil riset menyatakan, 87 persen masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat," tutupnya.