Bukan Berapa Banyak Yang Dipenjara, Tapi Sebanyak Apa Pelanggaran Bisa Dicegah

Presiden Republik Indonesia Joko Widodomenyebut keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan.

Penegakan hukum juga harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah. Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi, " Kata Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka HUT RI- 74 di sidang tahunan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Jumat (16/8).

Menurut Jokowi penegakan hukum yang keras harus didukung. "Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.  Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," jelasnya.

"Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Demikian pula ukuran kinerja
aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana," Sambung Jokowi.

Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," demikian Jokowi.