Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Jokowi Pindahkan Ibukota Ke Kalimantan, Fadli Zon: Duitnya Dari Mana?

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 13:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyampaikan secara resmi Ibukota Negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan perlu kajian lebih serius bukan hanya sekadar wacana. Selain itu, pemerintah juga harus melihat kondisi ekonomi di Indonesia, pasalnya memindahkan ibukota memakan uang negara lebih banyak.

“Pendalamannya kan uangnya dari mana, kemudian time table seperti apa, berapa tahun kita mau pindahkan ibukota. Artinya kita harus bangun infrastruktur di tempat ibukota baru itu,” ungkap Fadli Zon di komplek MPR/DPR RI, Senayan, Jumat (16/8).


“Lahannya, pemindahan tempat tempat dan SDM dan segala sesuatu itu harus dihitung keperluannya dan berapa lama kita pindahkan itu. Karena ini menyangkut pelayanan juga terhadap seluruh warga negara,” tambahnya.

Dia tak masalah dengan adanya gagasan pemindahan ibukota tersebut namun harus dikaji secara matang mulai dari lokasi, tempat, serta efisiensinya.

“Ini harus ada satu kajian yang sangat serius menyangkut masalah pemindahan ibukota persoalan sekedar keinginan tapi juga segala sesuatu menyangkut infra, sumber daya, pemerintahan dll,” paparnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut mencontohkan negara lain yang memiliki inisiatif memindahkan ibukota. Seperti Turki, Brasil, Malaysia, dan India memiliki rumusan rancangan yang serius.

“Kalau kita pelajari di negara lain, itu mereka merancang dengan waktu cukup lama. Jadi bukan sekedar statement saja. Walau gagasan ini bukan baru, tapi harus dilihat juga kondisi ekonomi kita. Apa yang jadi prioritas kita. Apa pemindahan ibukota sudah menjadi prioritas kita dalam kondisi ekonomi saat ini yang ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun dsb. Ini harus dipikirkan,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya