Berita

Emrus Sihombing/Net

Politik

Figur Polisi Teruji Untuk Pimpin KPK

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 10:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan pimpinan yang berlatar ilmu hukum dan ekonomi yang kuat.

Karena itu, figur polisi sangat tepat dan masih dibutuhkan untuk memimpin KPK periode mendatang.

"Polisi unsurnya sudah sangat tepat. Fungsi dan aktivitas dari polisi dapat diadopsi, misalnya penyelidikan dan penyidikan. Polisi rekam jejaknya sudah teruji sebagai aparat penegak hukum," ujar pengamat komunikasi dan politik, Emrus Sihombing, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (16/8).


Ia menyambut positif lolosnya enam anggota Polri aktif bersama 34 capim lain dalam tahapan seleksi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK).

Menurut Emrus, para anggota kepolisian itu telah melalui tahapan seleksi yang ketat dan objektif. Sejauh ini pun dia simpulkan bahwa Pansel Capim KPK telah bekerja dengan baik dan indepeden.

"Siapapun yang lolos adalah atas dasar profesionalisme dan kriteria yang ditetapkan. Pansel menurut saya berjalan independen dan objektif," terangnya.

Emrus mengaku optimis banyak figur idealis yang lahir dari unsur Polri dan Kejaksaan, termasuk mereka yang mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK..

"Mereka sudah teruji, apalagi yang mencalonkan diri di KPK adalah jenderal-jenderal. Mereka sudah lalui tahap-tahap ketat untuk menjadi jenderal. Pasti sudah teruji dalam penyelidikan dan penyidikan. Mereka dibutuhkan untuk menjadi komisioner KPK," ucapnya.
Sejauh ini, ada enam perwira tinggi Polri dinyatakan lolos tahapan seleksi Pansel Capim KPK.

Mereka adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bauri, Karo Renmin Bareskrim Mabes Polri Irjen Dharma Pongrekun, Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Juansih, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, Mantan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Bambang Sri Herwanto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya