Berita

Penjagaan ketat di Kashmir/Net

Dunia

Didesak Pakistan Dan China, Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Bahas Kashmir

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 06:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan tertutup pada hari ini (Jumat, 16/8) atas permintaan China dan Pakistan untuk membahas keputusan India yanh mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir.

Wilayah Himalaya itu sendiri diketahui telah lama menjadi titik api dalam hubungan antara negara tetangga, India dan Pakistan.

Keputusan India tanggal 5 Agustus lalu untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir sehingga negara bagian itu tidak lagi memiliki hak untuk membingkai hukumnya sendiri, mengobarkan kembali konflik kedua negara.


Di saat yang bersamaan, India juga memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana serta memblokir saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir dan ada pembatasan pergerakan dan perakitan.

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita ditahan karena kelemahan," kara Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pada awal pekan ini.

"Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," sambungnya, seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.

Meski begitu, tindakan apa pun yang diambil oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu tampaknya tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Karena Amerika Serikat secara tradisional mendukung India dan China secara tradisional mendukung Pakistan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya