Berita

Penjagaan ketat di Kashmir/Net

Dunia

Didesak Pakistan Dan China, Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Bahas Kashmir

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 06:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan tertutup pada hari ini (Jumat, 16/8) atas permintaan China dan Pakistan untuk membahas keputusan India yanh mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir.

Wilayah Himalaya itu sendiri diketahui telah lama menjadi titik api dalam hubungan antara negara tetangga, India dan Pakistan.

Keputusan India tanggal 5 Agustus lalu untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir sehingga negara bagian itu tidak lagi memiliki hak untuk membingkai hukumnya sendiri, mengobarkan kembali konflik kedua negara.


Di saat yang bersamaan, India juga memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana serta memblokir saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir dan ada pembatasan pergerakan dan perakitan.

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita ditahan karena kelemahan," kara Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pada awal pekan ini.

"Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," sambungnya, seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.

Meski begitu, tindakan apa pun yang diambil oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu tampaknya tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Karena Amerika Serikat secara tradisional mendukung India dan China secara tradisional mendukung Pakistan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya