Berita

Surya Paloh/Net

Politik

Pengamat: Kuliah Umum Surya Paloh Bermuatan Politik Menyerang Pemerintah

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Indonesia saat ini menganut sistem negara kapitalis yang liberal bukan lagi bersandar pada ideologi Pancasila.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Surya Paloh tersebut memiliki maksud terselubung untuk menyerang pemerintah.

"Hemat saya, statemen SP secara konteks bisa saja benar, dan ini adalah sikap kritis politisi. Meskipun di belakang itu, ada semacam motif politik untuk menyerang pemerintah, termasuk serangan terhadap PDIP sebagai mitra koalisi yang juga menaungi Presiden," ujar Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita RMOL, Kamis (15/8).


Dedi menyimpulkan ada dua hal dari pertanyaan Surya Paloh yang secara terang-terangan saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia tersebut.

"SP bicara dalam kapasitas politisi, dia memahami antara realitas dan konsep yang hanya dipahami di atas kertas," ujarnya.

Yang kedua, relasi Surya Paloh tengah diambang keretakan antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Nasdem itu sendiri. Terlebih, hingga saat ini baik SP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pamer kekuatan di internal koalisi.

"Secara politik menjadi penanda jika hububgan SP dan Presiden dalam kondisi tidak baik, termasuk juga relasinya dengan mitra koalisi secara khusus PDIP," demikian Dedi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya