Jokowi Ingin Bentuk Kementerian "Investasi", Pengamat Anggaran: Kan Ada BKPM!

Permasalahan investasi di Indonesia terletak pada banyaknya regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak pro pada investasi itu sendiri.

Demikian disampaikan pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi menanggapi pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo yang menyebutkan akan ada kementerian khusus yang menangani investasi pada Kabinet Kerja jilid II.

Kementerian "investas" yang merupakan penggabungan dari kementerian sebelumnya ini akan konsentrasi pada bidang digital dan kreatif.

Menurut Uchok, pembentukan kementerian "investas" tidak terlalu penting. Pasalnya, sudah ada lembaga yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi investasi.

"Kan sudah ada BKPM," ujar Uchok kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (14/8).

Jelas dia, permasalahan investasi di Indonesia terletak pada ribetnya urusan di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"OJK dan BI sangat ketat, mereka curiga terus. Belum lagi, persyaratan Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) bagi investor sungguh rumit dan berbelit-belit," demikian Uchok.

"Jadi, kementerian "investas" bukan solusi, tapi birokrasi yang berbulan-bulan yang jadi malasah. Ini yang harus dilihat Jokowi, pahami masalah, jangan cepat-cepat membentuk lembaga baru," tutup Direktur Budget Center Analysis (BCA) ini menambahkan.