Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka/Net
Insiden penembakan yang menimpa Briptu Hedar merupakan pelajaran penting bagi TNI Polri. Serangan yang terjadi ini merupakan bukti separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan kejahatan terhadap negara.
Sadar akan hal itu, pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai Indonesia perlu bertindak tegas.
"Sudah saatnya pemerintah Indonesia menggunakan instrumen politik internasional berupa hukum-hukum nasional untuk menangani separatisme," ujarnya saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, Selasa (13/8).
Dengan status OPM sebagai separatis, maka mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia.
"Mekanisme tersebut juga dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia yang juga menghadapi separatisme," tambah
pengamat yang akrab disapa Nuning ini.
Pemerintah Indonesia pada masa lampau juga menetapkan PRRI dan Permesta sebagai pemberontak di tahun 1950-1960. Dengan status separatis atau pemberontak, kata dia, maka Indonesia sah melakukan aksi militer untuk membereskan masalah di Papua.
Tak hanya itu, ia juga berpandangan PBB akan memberikan dukungan nyata, seperti halnya dukungan kepada pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya.
Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomendasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis.
"PBB secara tegas akan melarang semua negara memberikan simpati dan atau dukungan terhadap aksi separatisme," sambungnya.
"Sangat penting bagi pemerintah Indonesia menugaskan TNI dan Polri menumpas habis separatisme OPM sesuai hukum nasional dan hukum internasional," demikian Nuning.
