Berita

Hasto Kristiyanto masih tetap dipercaya jadi tangan kanan oleh Megawati/Net

Politik

Kongres V PDIP, Sejarah Baru Sekjen Dan Batalnya Jabatan Ketua Harian

SENIN, 12 AGUSTUS 2019 | 09:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejak jauh-jauh hari sebetulnya sudah dapat diperkirakan bahwa Kongres V PDI Perjuangan akan berlangsung datar tanpa ada dinamika berarti.

Kongres yang berlangsung di Bali antara 8-10 Agustus lalu, hanya mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati memang secara aklamasi telah diminta kembali menjadi Ketua Umum dalam forum Rakernas di Jakarta, Juni lalu.

Setelah kembali menajdi Ketua Umum, maka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, Megawati menjadi formatur tunggal dengan hak prerogatif penuh untuk membentuk struktur pengurus DPP PDIP.


Pengurus DPP PDIP saat ini berjumlah 27 orang. Nah, dalam posisi kepengurusan partai, jabatan Sekretaris Jenderal jadi yang paling menyita perhatian.

Sebelum diumumkan, Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen demisioner paling santer disebut akan mempertahankan posisinya. Walaupun, dalam sejarah PDIP belum pernah ada Sekjen yang bekerja selama dua periode.

Selain Hasto, ada nama lain yang berembus cukup kencang. Kata kabar itu, Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI itu akan dipercaya sebagai tangan kanan Megawati.

Saat waktunya tiba, semua terkejut ketika Megawati tampaknya ingin membuat sejarah baru di PDIP. Sejarah itu adalah posisi Sekjen dua periode, usai kembali percayakan jabatan itu kepada Hasto.

Selain itu, sempat beredar juga kabar bahwa Kongres akan mengesahkan jabatan struktural baru. Yaitu Ketua Harian atau jabatan Wakil Ketua Umum.

Beragam asumsi muncul soal kabar jabatan Ketua Harian ini. Dari mulai persiapan regenerasi PDIP dari Megawati. Atau, Megawati tidak sanggup lagi mengurus PDIP seorang diri tanpa ada wakil yang dipercaya.

Asumsi yang muncul, Megawati menyiapkan salah satu dari dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, untuk mengisi jabatan struktural baru tersebut.

Lagi-lagi, hak prerogatif sang Ketua Umum patahkan isu itu. Di hadapan wartawan, Megawati mengumumkan tidak ada jabatan baru, baik itu Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya