Berita

Megawati ingin PDIP dapat jatah menteri paling banyak di pemerintahan kedua Jokowi/Net

Politik

Megawati Minta Kursi, Pengamat: Jokowi Harus Pertimbangkan 2 Hal Ini

MINGGU, 11 AGUSTUS 2019 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach Hotel baru saja usai. Banyak peristiwa politik dan catatan penting selama Kongres berlangsung.

Tentu saja yang paling menyita perhatian publik adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Saat pidato, Megawati terang-terangan meminta jatah kursi terbanyak di dalam pemerintahan.

Menurut pengamat politik Ade Reza Hariyadi, apa yang disampaikan Megawati adalah hal yang wajar.


"Substansi pidato politik dan gestur yang diberikan oleh Bu Mega dalam Kongres Bali memberikan sinyal kepada khalayak, bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden terpilih," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (11/8).,

Oleh karena, itu menurut Ade, wajar kalau PDIP berhak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pemerintahan dibanding partai yang lain.

"Jadi, sebagai ketua umum, Megawati sangat layak menyatakan satu kondisi politik yang harus diperhatikan oleh semua kekuatan partai politik. Baik di dalam ataupun di luar koalisi," imbuh Ade.

Terkait permintaan Megawati, Ade menilai ada dua hal yang perlu dipertimbangkan Jokowi.

"Pertama, Jokowi adalah kader PDIP yang harus memperhatikan perintah ketua umumnya. Kedua, dia adalah presiden terpilih yang menurut Undang-undang mempunyai hak prerogatif untuk memastikan postur dan komposisi kabinet," terang Ade.

Sekarang tinggal bagaimana Jokowi mengkombinasikan perannya sebagai kader partai dan sebagai presiden terpilih, yang diusung tidak hanya oleh PDIP tetapi juga oleh partai lain.

"Dan saya kira pak Jokowi akan mendengar dengan saksama apa yang disampaikan Megawati sebagai ketua umum. Agar kepentingan politik PDIP bisa diakomodir lebih besar dalam kabinet," pungkasnya.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya